Mengenal Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia
Lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 membuka peluang perjuangan hak-hak guru, namun belum ada organisasi resmi yang mewakili guru madrasah di bawah Kementerian Agama. Di tengah kekosongan itulah Yaya Ropandi dan sejumlah tokoh lokal mulai membangun wadah perjuangan.
Dari Bekasi lahir Persatuan Guru Islam Bekasi (PGIB). Di Depok, muncul PGMRI (Persatuan Guru Madrasah Republik Indonesia) yang dipelopori H. Soleh, Ahmad Sadeli, dan lainnya. Di Kota Bekasi, PGM dipimpin oleh H. Ubaydillah Khoir dan H. Thaif Abdul Manan. Dari Bogor ada Hj. Euis, H. Nizar, dan dari Karawang ada H. Ibrahim dan Ahmad Ade. Semua bergerak karena kesamaan nasib dan kepentingan: guru madrasah harus punya suara, dan suara itu harus terorganisasi.
Setelah melalui rangkaian diskusi dan rapat bergilir lintas kota, maka disepakati pembentukan organisasi guru madrasah tingkat Jawa Barat. Yaya Ropandi dipercaya sebagai Ketua Panitia Deklarasi. Momentum ini pecah pada 27 Desember 2007 di Lapangan Gasibu, Gedung Sate, Bandung. Deklarasi ini dihadiri 12.000 guru dari 27 kabupaten/kota se-Jabar, menjadi salah satu aksi massa guru terbesar di Indonesia. Sekda Provinsi Jabar, Kakanwil Kemenag Jabar, dan para kepala Kemenag turut hadir mendukung gerakan ini.
Tak lama kemudian, DPW PGM Indonesia Jawa Barat resmi terbentuk. Yaya bersama timnya berkeliling Jabar untuk melantik pengurus di daerah. Salah satu momen istimewa adalah peresmian MI PGM di Cirebon, sekolah yang dibangun oleh PD PGM Cirebon dan kini menjadi madrasah favorit di kota tersebut. Ini membuktikan bahwa PGM bukan hanya organisasi profesi, tapi juga motor pembangunan pendidikan di tingkat akar rumput.
Kesadaran akan pentingnya organisasi skala nasional membuat Yaya bersama jaringan guru madrasah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten menginisiasi Musyawarah Nasional (Munas) I pada 23-24 Juli 2008 di Taman Wiladatika Cibubur, Jakarta. Dra. Hj. Neni Argaeni ditunjuk sebagai Ketua Panitia. Pada tanggal 24 Juli 2008, tepat di Aula Pandansari, PGM Indonesia resmi dideklarasikan sebagai organisasi nasional.
Munas I menghasilkan keputusan strategis: membentuk organisasi bernama Persatuan Guru Madrasah (PGM) Indonesia, menetapkan AD/ART, serta memilih Prof. Dr. H. Abdul Madjid sebagai Ketua Umum dan Drs. H. Ahmad Sadeli sebagai Sekretaris Jenderal. Sadeli, yang sejak awal memperjuangkan guru madrasah Depok, dikenal sebagai pemikir strategis dan penghubung antar wilayah.
Perjalanan organisasi terus berlanjut. Munas II memilih H. Thaif Abdul Manan sebagai Ketua Umum dan Badrudin S.Pd.I sebagai Sekjen. Namun, setelah wafatnya Thaif pada 2015, organisasi sempat vakum. Dalam situasi inilah Neni Argaeni kembali menjadi penopang organisasi. Bersama para pembina, ia menyelenggarakan rapat pleno nasional yang memilih A. Agus Ridallah, SH., MH sebagai Ketua Umum dan dirinya sendiri sebagai Sekjen. Kepengurusan baru ini disahkan secara hukum dan menjadi landasan organisasi hingga 2022.
Pada Munas III tahun 2022 di Bogor, Ir. H. Yaya Ropandi kembali memimpin organisasi sebagai Ketua Umum dan didampingi Asep Rizal Asy’ari, S.Pd.I sebagai Sekjen. Perubahan struktur ini kembali disahkan oleh Kemenkumham RI dengan SK MENKUMHAM : AHU-000733.AH.01.08. THN 2022 melalui akta notaris dan SK resmi dari notaris IRMAWATY HABIE, SH NOMOR : 02, TGL 12 April 2022 . Dengan legalitas yang kuat dan semangat lama yang tak pernah padam, Yaya dan timnya langsung bergerak cepat membangun konsolidasi.
Hingga akhir 2024, PGM Indonesia telah memiliki 21 pengurus wilayah provinsi, dari Aceh sampai Papua. Ini adalah pencapaian besar bagi organisasi yang dibangun dengan modal semangat, jejaring, dan tekad memperjuangkan guru madrasah.
PGM Indonesia tidak hanya bicara soal advokasi tunjangan atau status kepegawaian, tetapi juga membawa misi besar membangun profesionalisme dan marwah guru madrasah.